Portal Media Kota Tasikmalaya — Sebanyak 70 jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang saat ini masih kosong dipastikan akan segera diisi dalam waktu dekat. Kekosongan tersebut mencakup posisi eselon II, III, hingga IV, mulai dari jabatan kepala dinas, kepala bidang (kabid), hingga kepala seksi (kasi). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur birokrasi dan memastikan pelayanan publik di Kota Tasikmalaya tetap berjalan maksimal.
Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, menyampaikan bahwa proses administrasi pengajuan pengisian jabatan telah diajukan ke pemerintah pusat dan saat ini dalam tahap menunggu persetujuan resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Proses pengajuan pengisian jabatan masih terus dilakukan,” ujar Asep saat ditemui di Bale Kota Tasikmalaya, Kamis (24/7/2025) siang.
Menurut Asep, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah lebih dulu memberikan rekomendasi untuk pengisian jabatan tersebut. Namun, tahapan berikutnya tetap harus menunggu lampu hijau dari Kemendagri. “Sebab rekomendasi dari BKN sudah turun. Mudah-mudahan secepatnya, karena kita tidak bisa memprediksi apakah besok atau lusa surat rekomendasinya turun. Kalau sudah selesai, eksekusi sesuai apa yang kita usulkan ke kementerian,” jelasnya.
Proses pengisian jabatan ini tidak dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah Kota Tasikmalaya, BKN, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjalin koordinasi intensif untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur kepegawaian. Asep menargetkan seluruh proses dapat rampung dalam waktu 14 hari kerja. “Ya seperti yang kita sampaikan ke BKN, kita rencanakan 14 hari. Tapi kalau sebelum 14 hari sudah selesai, Alhamdulillah, dan kita sampaikan ke provinsi. Surat itu kembali dikirimkan ke kementerian. Mudah-mudahan suratnya tidak terlalu lama, sama 14 hari juga,” paparnya.
Kekosongan jabatan strategis ini selama beberapa bulan terakhir telah menjadi perhatian publik. Banyak posisi penting yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum, serta bidang-bidang teknis lainnya, belum memiliki pejabat definitif. Akibatnya, sejumlah tugas administratif dan pelayanan publik menjadi kurang maksimal karena hanya dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt).
Asep juga menegaskan bahwa pengisian jabatan ini akan dilakukan secara serentak untuk seluruh eselon, dengan mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan rekam jejak para calon pejabat. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang lebih profesional, responsif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan daerah. “Harapan kami, setelah semua jabatan terisi, pelayanan publik bisa kembali berjalan optimal, masyarakat dapat terlayani dengan cepat, dan tidak ada lagi hambatan karena kekosongan posisi strategis,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa proses seleksi akan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Kota Tasikmalaya ingin memastikan pejabat yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan mampu bekerja cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Rencana pengisian jabatan besar-besaran ini juga sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi nasional yang mendorong percepatan pelayanan publik serta efektivitas pemerintahan daerah. Dengan terisinya seluruh jabatan strategis, Pemkot Tasikmalaya berharap roda pemerintahan bisa bergerak lebih dinamis, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan di semester akhir tahun anggaran 2025.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Tasikmalaya dan masyarakat sipil. Banyak kalangan menilai bahwa percepatan pengisian jabatan merupakan langkah penting untuk memperkuat kinerja organisasi pemerintahan daerah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
